fsb.ung.ac.id, Penelitian – Kata-kata yang sering muncul dalam berita politik seperti putusan, gugatan, hibah, atau tahapan ternyata tidak selalu memiliki makna yang sama dengan yang ditemukan dalam kamus. Di balik istilah-istilah tersebut, terdapat makna khusus yang dibentuk oleh konteks politik dan pemilu. Fakta menarik ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Ratna Ruchban, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Melalui skripsinya yang berjudul “Makna Polisemi dalam Pemberitaan Politik: Kajian Semantik pada Media LKBN Antara Biro Gorontalo dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Tingkat SMP/SMA”, Sri Ratna mengkaji bagaimana satu kata dapat memiliki lebih dari satu makna atau dikenal dengan istilah polisemi. Penelitian ini dibimbing oleh Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd. sebagai Pembimbing I dan Dr. Salam, S.Pd., M.Pd. sebagai Pembimbing II.
Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menganalisis 20 berita politik yang diterbitkan oleh media LKBN Antara Biro Gorontalo sepanjang November 2024 hingga Agustus 2025. Berita-berita tersebut membahas berbagai isu politik, mulai dari Pemungutan Suara Ulang (PSU), gugatan pilkada, politik uang, hingga pengawasan dana hibah dan penegakan hukum pemilu.
Hasil penelitian menemukan sebanyak 78 data polisemi dalam pemberitaan politik. Kata-kata seperti putusan, gugatan, hak, sidang, anggaran, dan hibah menjadi contoh yang paling dominan. Menariknya, kata-kata tersebut mengalami perluasan dan pergeseran makna sehingga memiliki arti yang lebih spesifik ketika digunakan dalam konteks politik dan pemilu dibandingkan dengan makna yang tercantum dalam kamus umum.
Menurut Sri Ratna, makna polisemi dalam berita politik bekerja pada dua lapisan sekaligus. Pertama, makna leksikal, yaitu makna dasar yang dikenal masyarakat luas. Kedua, makna kontekstual, yaitu makna yang muncul karena digunakan dalam lingkungan tertentu, seperti penyelenggaraan pemilu dan pemberitaan politik. Perbedaan inilah yang membuat bahasa politik sering kali tampak sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan makna yang lebih kompleks.
Penelitian ini juga mengungkap bahwa penggunaan polisemi dalam berita politik memiliki tiga fungsi utama. Selain membuat penyampaian informasi menjadi lebih ringkas dan efisien, polisemi juga berfungsi membangun persepsi publik secara halus tanpa mengurangi prinsip netralitas media. Di sisi lain, penggunaan kata-kata tersebut turut mendorong pembaca untuk memahami berbagai istilah dan regulasi yang berkaitan dengan pemilu.
Tak hanya memberikan kontribusi bagi kajian linguistik, hasil penelitian ini dinilai relevan untuk pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMP dan SMA. Guru dapat memanfaatkan contoh-contoh bahasa politik dalam media massa untuk melatih kemampuan siswa memahami makna kata berdasarkan konteks penggunaannya.
Penelitian Sri Ratna menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana pembentukan makna dalam kehidupan sosial dan politik. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana mahasiswa Fakultas Sastra dan Budaya UNG terus menghasilkan riset yang dekat dengan realitas masyarakat serta mendukung penguatan budaya literasi dan kajian kebahasaan di Indonesia.
Melalui penelitian ini, Sri Ratna berharap hasil kajiannya dapat menjadi referensi bagi pendidik, mahasiswa, dan masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami bahasa yang digunakan dalam pemberitaan politik. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan literasi dan pemahaman konteks sosial peserta didik.
Artikel penelitian selengkpnya dapat dilihat disini
#FSBMOLAMAHU